SEBAGAI bentuk keseriusan dalam peningkatan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas guna mewujudkan good university governance, Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., menyatakan komitmennya dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Unila beberapa waktu lalu.
Sebagai tindak lanjut komitmennya, Unila menunjuk Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc., untuk menahkodai tim ini dan telah selesai menyusun roadmap reformasi birokrasi tahun 2015-2019 dengan menitikberatkan pada 8 program perubahan dan 2 program quick wins, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 yakni manajemen perubahan, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, tata laksana, SDM, peraturan perundangan/kebijakan, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembentukan PPID, dan pembentukan unit layanan terpadu.
Dalam momen Hari Pendidikan Nasional, Rektor Unila menekankan lagi akan arti pentingnya hubungan reformasi birokrasi dengan pentingnya pembenahan 10 program perubahan yang telah ditetapkan Unila. Kondisi saat ini, Unila telah memeroleh klasifikasi universitas kategori A (unggul). Bahkan salah satu fakultas yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendapatkan akreditasi internasional, serta beberapa pemeringkatan keunggulan posisi Unila, penelitian, publikasi dari kelembagaan nasional maupun internasional lainnya.
“Kalau birokrasi tidak direformasi, khilaf, atau terlena tidak melakukan perubahan, maka birokrasi Unila akan tenggelam dengan perkembangan zaman. Karena itu saya selalu mengapresiasi setiap langkah yang berhubungan dengan masalah reformasi birokrasi dan akan terus mengawal ketercapaian perubahan di Unila,” ujar Rektor beberapa waktu lalu.
Dr. Novita Tresiana sebagai Ketua Task Force Roadmap Reformasi Birokrasi Unila menggambarkan tindak lanjut bentuk komitmen dan hasil kerja Unila dalam mereformasi birokrasi di Unila. Melalui program reformasi birokrasi, maka Unila pada tahun 2016 telah mendapatkan kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Beberapa minggu lalu, Unila telah sukses menjalankan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yakni jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan secara terbuka dengan paket lengkap dan mendapat apresiasi dari Komisi ASN.
Khusus untuk tenaga kependidikan yang berkualitas, telah dilakukan assesment sehingga didapat pemetaan profil kompetensi SDM yang tentunya berguna dalam peningkatan promosi jabatan, reward, diklat, dan hal lainnya.
Selanjutnya dalam mewujudkan birokrasi Unila yang berpelayanan publik berkualitas, sampai dengan hari pendidikan di Tahun 2017 ini, Unila telah berhasil meraih ISO 9001:2015 untuk unit layanan publik pada 7 Fakultas, 5 UPT, dan 2 lembaga di Lingkungan Unila. Ini adalah sebuah bentuk reformasi/perubahan Unila dalam ketercapaian pengakuan dari lembaga penjamin, bahwasanya pelayanan Unila telah memiliki prosedur yang terukur dan hasil/kinerja yang jelas.
Ke depan Unila tentunya akan terus berbenah, reformasi birokrasi akan tetap menjadi pedoman perubahan di Unila, sehingga akan tercipta revolusi mental pemberdayaan ASN dan perubahan budaya kerja, serta sumberdaya manusia akan menjadi lebih baik, produktif, dan berinovasi.[rilis/Iny]
Sumber : https://www.unila.ac.id/komitmen-reformasi-birokrasi-unila/
